Di era kemajuan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi saat ini telah menjadi tuntutan bagi sebuah sistem untuk menyesuaikan diri terhadap kemajuan tersebut. Pengaruh Secara langsung yang paling dirasakan dan mau tidak mau harus menyesuaikan dirinya dengan kemajuan IPTEK adalah sistem dalam lingkup pemerintahan dan sistem dalam lingkup swasta termasuk organisasi-organisasi politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan, wirausaha, pendidikan dll.
Dalam lingkup pemerintahan misalnya telah diaplikasikan sistem informasi terpadu antara pusat dan daerah sehingga dalam proses pengumpulan data, distribusi data dan input data tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional seperti mengirim pegawai untuk mengumpulkan data atau semacamnya tetapi cukup dengan menginput data melalui software dalam komputer dan akan terkoneksi secara online sampai ke sistem informasi induk (pusat).
Pembaharuan atau pengembangan teknologi informasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintah tersebut merupakan contoh dari upaya penyesuaian sistem budaya kerja terhadap kemajuan teknologi informasi dan sebagai upaya menekan biaya untuk peningkatan produktivitas. Sehingga efektifitas dan efesiensi tercapai, demikian pula dalam lingkup swasta. Produk-produk yang bernuansa teknologi masakini pun telah menjamur di kalangan masyarakat tidak hanya di kota-kota bahkan sudah menyentuh sampai ke masyarakat pedesaan. Artinya masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya kemajuan IPTEK terhadap keberlangsungan hidup mereka.
Untuk mengaplikasikan sistem berbasis teknologi tersebut tidak hanya membutuhkan biaya tetapi juga membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di masing-masing bidang penerapan teknologi tersebut. Keahlian-keahlian yang di maksud dapat diperoleh melalui berbagai pelatihan-pelatihan maupun melalui pengalaman kerja dalam bidang teknologi. Ketersediaan sumberdaya manusia yang ahli dapat juga diperoleh melalui lulusan-lulusan universitas yang banyak memberikan kurikulum tentang praktek ilmu-ilmu science dan teknologi untuk dunia kerja.
Sehubungan dengan itu penerapan terhadap kemajuan IPTEK ternyata banyak mendapatkan hambatan. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya dan sebagian di kota-kota besar di wilayah Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian utara mungkin tidak memiliki hambatan yang berarti dalam upaya penyesuaian kemajuan teknologi tersebut. Namun yang banyak mendapatkan tantangan dan hambatan dalam penerapannya adalah di daerah-daerah yang minim APBD nya, minim SDM, maupun memiliki banyak SDM namun tidak dikelola dengan baik apalagi daerah-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahanya hanya fokus pada kepentingan politik semata, pencitraan, bahkan kerja prosedural semata, maka bukan kemajuan yang di harapkan melainkan memelihara ketidakpastian sehingga rakyat harus menanggung resiko dan kerugian-kerugian.
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap daerah khususnya daerah kabupaten/kota punya beragam masalah dalam upaya memajukan daerahnya. intensitas masalah yang menghambat kemajuan juga bervariasi pada setiap daerah. Hambatan-hambatan tersebut terjadi misalnya akibat :
1. Letak geografis suatu daerah ( gunung, laut, bukit).
2. Akses yang jauh dari daerah kabupaten/kota ke pusat daerah provinsi dan pusat ibukota negara atau sebaliknya.
3. Budaya lokal masyarakat daerah yang keras.
4. Kurangnya SDM dan Terbatasnya SDA.
5. Sebaran tempat tinggal penduduk yang tidak berpola dan tidak beraturan.
6. Ketidakmampuan seorang pemimpin dalam memecahkan persoalan lokal daerah.
7. Rendahnya Tingkat penerimaan masyarakat di daerah terhadap berbagai bentuk perubahan.
8. Kebuntuan pemimpin daerah dalam menemukan masalah yang substantif.
9. Rendahnya sensitivitas seorang pemimpin terhadap keluh-kesah masyarakatnya.
10. Ketidakmampuan pemimpin dalam mensinergikan antara masalah lokal dengan upaya penerapan kemajuan IPTEK.
11. Dan lain-lain.
Masalah-masalah yang disebutkan di atas menurut pandangan saya adalah masalah klise dan bukan dianggap masalah baru yang pemecahannya harus melalui penelitisn/observasi rumit, harus membentuk tim khusus guna menemukenali masalah, harus perencanaan yang bertele-tele, waktu/tenaga/anggaran yang besar dan lain-lain, namun pemecahan masalah tersebut sangatlah sederhana karena pemerintah punya perangkat/instrumen yang jelas untuk menyelesaikannya.
Kenyataan yang terjadi malah sebaliknya bahwa pemerintah semakin acuh tak acuh terhadap aspirasi masyarakatnya lebih-lebih berkaitan dengan masalah ekonomi kerakyatan seperti pertanian, kelautan, UMKM dll. Padahal ekonomi kerakyatan adalah pilar utama pembangunan ekonomi masyarakat dan daerah. Itu baru sebagian masalah sedangkan masalah besar lain yang dihadapi daerah adalah masalah pengangguran yang minim disentuh oleh pemerintah.
Mungkin asumsi saya bahwa pemimpin di daerah saat ini berupaya menyelesaikan masalah dengan strategi Step By Step atau fokus Satu masalah dulu, misalnya untuk tahap kepemimpinan sekarang fokus perbaikan adalah pembangunan karakter lokal masyarakatnya yang cenderung tidak selektif dalam menerima dan mengkonsumsi informasi sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala kegaduhan ditengah masyarakat dengan sangat cepat sehingga menciptakan peluang terjadinya kekacauan kepentingan politik penguasa, kekacauan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Lalu, apakah hanya itu yang dilakukan oleh seorang pemimpin akibatnya teriakan masyarakat petani, petambak, pengangguran tidak diperhatikan secara maksimal. Apakah ini tabi'at gaya kepemimpinan Yang Tanpa JUDUL ???.
ini adalah konsep yang keliru, bahwa persoalan masyarakat adalah persoalan yang kompleks dan menyeluruh maka penyelesaiannya tentu dengan konsep dan pelaksanaan yang menyeluruh dan kompleks pula.
Mungkin, ini merupakan paradigma baru kepemimpinan atau bagian dari ideologi politik baru mengingat trend era globalisasi sehingga tinggi pula trend penggunaan produk-produk teknologi masa kini guna memudahkan segala aktifitas masyarakat telah sampai ke pelosok-pelosok desa. Momentum itulah yang digunakan oleh pemimpin saat ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakatnya, padahal kenyataannya tidak seperti itu sebab masyarakat dalam kondisi apapun dipaksa sebagai masyarakat konsumen untuk menggunakan produk-produk teknologi di era globalisasi sekarang ini.
Jika demikian itu trend baru pemimpin saat ini sehingga di anggap masyarakatnya tidak mempunyai kebijakan yang "greget", kurang sensitif terhadap keluhan masyarakat, tidak memiliki terobosan baru, kebijakan yang dibuat hanya bersifat prosedural sebagai penyelenggara pemerintah, menganggap teknik sosialisasi kebijakan adalah musuh bagi kepentingan politik semata dan cenderung bersikap dingin, maka inilah wujud pemimpin yang tanpa JUDUL.
Apa yang diharapkan dari model kepemimpinan seperti itu. Konsep first planning-nya apa, work start-nya bagaimana, eksekusi-nya bagaimana ? Semua serba buram dan tidak jelas maka hasilnya pun tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya.
Masyarakat setidaknya dituntut untuk mandiri dalam berbagai hal terutama menghadapi era perdagangan bebas. Tetapi dalam rangka menuju masyarakat yang mandiri dan maju tersebut dibutuhkan wujud dan kehadiran pemimpin dalam menyelesaikan segala bentuk persoalan lokal masyarakat karena merupakan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintah.
Mudah-mudahan kondisi seperti ini tidak terjadi. Namun asumsi-asumsi seperti penjelasan di atas mungkin akan terjadi di lingkungan masyarakat kita jika tidak dikawal dengan baik. efek parahnya lagi penggunaan anggaran seharusnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tepat sasaran dan tidak terarah sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada dalam lingkup koloni-koloni kepentingan tertentu.
Tulisan ini adalah hanya berupa asumsi saja tidak bertujuan menyinggung para pemimpin daerah tertentu. Bahwa gambaran asumsi-asumsi tersebut dalam tulisan ini bisa benar bisa juga tidak tergantung penilaian masyarakat terhadap pola kepemimpinan kepala daerahnya masing-masing.
Demikian artikel saya kali ini tentang POLA KEPEMIMPINAN tanpa JUDUL semoga bermanfaat.
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap daerah khususnya daerah kabupaten/kota punya beragam masalah dalam upaya memajukan daerahnya. intensitas masalah yang menghambat kemajuan juga bervariasi pada setiap daerah. Hambatan-hambatan tersebut terjadi misalnya akibat :
1. Letak geografis suatu daerah ( gunung, laut, bukit).
2. Akses yang jauh dari daerah kabupaten/kota ke pusat daerah provinsi dan pusat ibukota negara atau sebaliknya.
3. Budaya lokal masyarakat daerah yang keras.
4. Kurangnya SDM dan Terbatasnya SDA.
5. Sebaran tempat tinggal penduduk yang tidak berpola dan tidak beraturan.
6. Ketidakmampuan seorang pemimpin dalam memecahkan persoalan lokal daerah.
7. Rendahnya Tingkat penerimaan masyarakat di daerah terhadap berbagai bentuk perubahan.
8. Kebuntuan pemimpin daerah dalam menemukan masalah yang substantif.
9. Rendahnya sensitivitas seorang pemimpin terhadap keluh-kesah masyarakatnya.
10. Ketidakmampuan pemimpin dalam mensinergikan antara masalah lokal dengan upaya penerapan kemajuan IPTEK.
11. Dan lain-lain.
Masalah-masalah yang disebutkan di atas menurut pandangan saya adalah masalah klise dan bukan dianggap masalah baru yang pemecahannya harus melalui penelitisn/observasi rumit, harus membentuk tim khusus guna menemukenali masalah, harus perencanaan yang bertele-tele, waktu/tenaga/anggaran yang besar dan lain-lain, namun pemecahan masalah tersebut sangatlah sederhana karena pemerintah punya perangkat/instrumen yang jelas untuk menyelesaikannya.
Kenyataan yang terjadi malah sebaliknya bahwa pemerintah semakin acuh tak acuh terhadap aspirasi masyarakatnya lebih-lebih berkaitan dengan masalah ekonomi kerakyatan seperti pertanian, kelautan, UMKM dll. Padahal ekonomi kerakyatan adalah pilar utama pembangunan ekonomi masyarakat dan daerah. Itu baru sebagian masalah sedangkan masalah besar lain yang dihadapi daerah adalah masalah pengangguran yang minim disentuh oleh pemerintah.
Mungkin asumsi saya bahwa pemimpin di daerah saat ini berupaya menyelesaikan masalah dengan strategi Step By Step atau fokus Satu masalah dulu, misalnya untuk tahap kepemimpinan sekarang fokus perbaikan adalah pembangunan karakter lokal masyarakatnya yang cenderung tidak selektif dalam menerima dan mengkonsumsi informasi sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala kegaduhan ditengah masyarakat dengan sangat cepat sehingga menciptakan peluang terjadinya kekacauan kepentingan politik penguasa, kekacauan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Lalu, apakah hanya itu yang dilakukan oleh seorang pemimpin akibatnya teriakan masyarakat petani, petambak, pengangguran tidak diperhatikan secara maksimal. Apakah ini tabi'at gaya kepemimpinan Yang Tanpa JUDUL ???.
ini adalah konsep yang keliru, bahwa persoalan masyarakat adalah persoalan yang kompleks dan menyeluruh maka penyelesaiannya tentu dengan konsep dan pelaksanaan yang menyeluruh dan kompleks pula.
Mungkin, ini merupakan paradigma baru kepemimpinan atau bagian dari ideologi politik baru mengingat trend era globalisasi sehingga tinggi pula trend penggunaan produk-produk teknologi masa kini guna memudahkan segala aktifitas masyarakat telah sampai ke pelosok-pelosok desa. Momentum itulah yang digunakan oleh pemimpin saat ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakatnya, padahal kenyataannya tidak seperti itu sebab masyarakat dalam kondisi apapun dipaksa sebagai masyarakat konsumen untuk menggunakan produk-produk teknologi di era globalisasi sekarang ini.
Jika demikian itu trend baru pemimpin saat ini sehingga di anggap masyarakatnya tidak mempunyai kebijakan yang "greget", kurang sensitif terhadap keluhan masyarakat, tidak memiliki terobosan baru, kebijakan yang dibuat hanya bersifat prosedural sebagai penyelenggara pemerintah, menganggap teknik sosialisasi kebijakan adalah musuh bagi kepentingan politik semata dan cenderung bersikap dingin, maka inilah wujud pemimpin yang tanpa JUDUL.
Apa yang diharapkan dari model kepemimpinan seperti itu. Konsep first planning-nya apa, work start-nya bagaimana, eksekusi-nya bagaimana ? Semua serba buram dan tidak jelas maka hasilnya pun tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya.
Masyarakat setidaknya dituntut untuk mandiri dalam berbagai hal terutama menghadapi era perdagangan bebas. Tetapi dalam rangka menuju masyarakat yang mandiri dan maju tersebut dibutuhkan wujud dan kehadiran pemimpin dalam menyelesaikan segala bentuk persoalan lokal masyarakat karena merupakan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintah.
Mudah-mudahan kondisi seperti ini tidak terjadi. Namun asumsi-asumsi seperti penjelasan di atas mungkin akan terjadi di lingkungan masyarakat kita jika tidak dikawal dengan baik. efek parahnya lagi penggunaan anggaran seharusnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tepat sasaran dan tidak terarah sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada dalam lingkup koloni-koloni kepentingan tertentu.
Tulisan ini adalah hanya berupa asumsi saja tidak bertujuan menyinggung para pemimpin daerah tertentu. Bahwa gambaran asumsi-asumsi tersebut dalam tulisan ini bisa benar bisa juga tidak tergantung penilaian masyarakat terhadap pola kepemimpinan kepala daerahnya masing-masing.
Demikian artikel saya kali ini tentang POLA KEPEMIMPINAN tanpa JUDUL semoga bermanfaat.
